POST CAKRAWALA.COM | PEKANBARU -Panglima Tameng Adat Provinsi Riau, Tengku Heryanto sangat menyesalkan sikap PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Ganda Prabu Nusantara yang terkesan telah melecehkan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai. Tindakan kedua perusahaan itu dianggap telah mempermalukan LAMR Dumai selaku payung negeri.
" Apa yang dilakukan perusahaan Wilmar dan GPN terhadap LAMR Dumai sangat kita sesalkan. Jika hingga sepekan kedepan tidak ada penjelasan, saya akan perintahkan Pasukan Tameng Adat se-Provinsi Riau untuk turun ke Dumai menghitamkan lokasi perusahaan. Pelecehan ini tidak boleh dibiarkan," tegas Tengku Heryanto, Panglima Tameng Adat Riau kepada Kupas Media Grup, Rabu (29/01/25) malam.
Lebih lanjut disampaikan Tengku Heryanto, sejauh ini Tameng Adat LAMR Kota Dumai terus berkomunikasi melaporkan setiap perkembangan yang ada.
" Kita terus mendapat laporan dari Tameng Adat LAMR Dumai. Intinya, Tameng Adat Riau mendukung penuh setiap perjuangan yang membela nasib anak negeri. Saya ingatkan, Riau membuka diri bagi siapa saja yang ingin berinvestasi, tapi jangan mendzalimi," ujar Tengku Heryanto dengan nada keras.
Sebelumnya diberitakan, dua perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai, PT Wilmar Nabati Indonesia dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Ganda Prabu Nusantara terkesan telah melecehkan marwah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Dumai. Kedua perusahaan itu dengan sengaja mengabaikan kesepakatan bersama yang telah diputuskan pada pertemuan, Senin (13/01/25) lalu di Gedung LAMR Jalan Putri Tujuh Kota Dumai.
Panglima Tameng Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Tengku Dedek Iskandar mengutuk keras sikap PT Wilmar Nabati Indonesia (Wina) dan PT Ganda Prabu Nusantara (GPN) yang hingga kini tak kunjung menunjukkan tanda-tanda bakal merealisasikan kesepakatan bersama LAMR Dumai terkait nasib belasan tenaga security yang janjinya bakal dipekerjakan kembali 2 minggu pasca pertemuan di Gedung LAMR Dumai.
" Mereka (PT Wilmar dan PT GPN) jangan main-main dan merendahkan marwah Lembaga Adat Melayu Riau. Kami Pasukan Tameng Adat tidak akan tinggal diam. Kami pastikan operasional perusahaan berhenti jika janji mereka tidak terealisasi," ujar Tengku Dedek dengan nada keras, Rabu (29/01/25) tadi siang.
Lebih lanjut ditegaskan Tengku Dedek, pihaknya akan berkoordinasi secepatnya dengan petinggi di LAMR Dumai untuk menindaklanjuti sikap dua perusahaan yang dinilai sudah sangat kelewatan.
" Kita sedang persiapkan aksi besar-besaran. Targetnya menghentikan seluruh aktivitas perusahaan Wilmar dan GPN. Kami masih menunggu arahan dari Datuk LAM," ujar Tengku Dedek Iskandar.
Tengku Dedek juga menegaskan bahwa tidak ada kompromi jika kedua perusahaan mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya di Gedung LAMR Dumai.
" Kami tidak membuka ruang pertemuan dan komunikasi lagi. Jalankan saja kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. GM Wilmar jangan pura-pura buta," tegas Tengku Dedek Iskandar.
Manager Umum PT Wilmar Nabati Indonesia, Andy Krisna yang ikut menghadiri pertemuan di LAMR Dumai saat dihubungi wartawan malah mengarahkan untuk menghubungi bagian Humas Wilmar.
" konfirmasi ke Humas, saya tidak punya kewenangan untuk berikan statement," tulis Andi Krisna, Selasa (28/1/25) kemarin.
Sementara Humas Wilmar, Marwan Anugrah kepada wartawan mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Ganda Prabu Nusantara (PGN).
" Pak Agus selaku Head Security sudah menghubungi pihak PT GPN (Pak Harahap) Jumat dan Sabtu pekan kemarin. Info yang diperoleh, PT GPN masih mengkoordinasikan terkait hasil pertemuan di LAMR dengan internal mereka," kata Marwan Anugerah.
Terkait bakal kembali mempekerjakan belasan tenaga security, ditegaskan Marwan itu dijanjikan oleh PT GPN dan bukan dari Wilmar.
" Saat pertemuan di kantor LAMR Dumai, sebenarnya yang menjanjikan adalah dari pihak PT GPN bukan Wilmar," ucapnya.
Sementara Direktur PT Ganda Prabu Nusantara (GPN), Ridho Rustar Muliadhi, SAP belum berhasil dikonfirmasi karena nomor WA bersangkutan sedang tidak aktif saat dihubungi.
Pertemuan di Gedung LAMR Dumai
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai secara tegas meminta PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Ganda Prabu Nusantara agar kembali mempekerjakan tenaga security yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak. Terkait teknis dan caranya diserahkan kepada pihak perusahaan. Kedua perusahaan meminta waktu 2 minggu untuk merealisasikannya saat pertemuan yang dilaksanakan di Gedung LAMR Dumai Jalan Putri Tujuh, Senin (13/01/25) mulai siang hingga sore tadi.
Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Datuk Seri Drs H Zamhur Egab, MM menegaskan persoalan yang sampai ke LAMR Dumai tentu harus mendapatkan solusi dan keputusan terbaik. Hal itu menyangkut harkat dan martabat lembaga adat selaku payung negeri.
" Tadi kita sudah sama-sama mendengar persoalan yang ada. Baik penjelasan dari pihak Wilmar dan GPN, maupun dari Disnaker, Kepolisian maupun Tameng Adat. Banyak kerancuan yang dilakukan pihak perusahaan. Saya minta yang 13 orang ini (security) dipekerjakan kembali," ujar Datuk Seri Zamhur Egap dengan nada serius saat memimpin pertemuan di Gedung LAMR Kota Dumai.
Hadir pada pertemuan itu, Manager Umum PT Wilmar Nabati Indonesia, Andy Krisna didampingi Manager Security, Agus Saputra dan Humas, Marwan Anugrah. Kemudian Pimpinan Cabang PT Ganda Prabu Nusantara Dumai, Atan dan Manager Operasional, M Akhyar Harahap dan staf, Fila.
Selain itu juga tampak Kasat Bimas Polres Dumai, AKP Jamal serta sejumlah personil Sat Intelkam, Panglima Tameng Adat LAMR Dumai, Tengku Dedek Iskandar dan pengurus LAMR Dumai Lainnya.
Pada kesempatan itu, Datuk Seri Zamhur Egab juga menyentil sikap perusahaan yang selama ini terkesan tidak menghargai keberadaan LAMR Kota Dumai.
" Kami bukan minta dihormati, tapi hargailah keberadaan lembaga adat sebagai payung negeri. Silahkan berinvestasi di Dumai, tapi jangan suka-suka dan tidak beretika. Seperti GM Wilmar yang baru ini, saya lihat kurang adabnya," sebut Datuk Seri Zamhur Egab keras.
Menanggapi pernyataan Ketua DPH LAMR Dumai, Datuk Seri Zamhur Egab tersebut, pihak perusahaan jasa pengamanan PT Ganda Prabu Nusantara dan PT Wilmar Nabati Indonesia selaku pemberi pekerjaan meminta waktu selama 2 minggu untuk merealisasikannya.
" Kami minta waktu 2 minggu," ujar Manager Operasional PT GPN, M Akhyar Harahap.
Sementara Panglima Tameng Adat, Tengku Dedek Iskandar pada kesempatan itu mengingatkan PT Wilmar Nabati Indonesia agar menunda dulu penandatanganan kontrak kerja dengan PT Ganda Prabu Nusantara.
" Tadi sudah sama-sama kita dengar, ternyata kontrak Wilmar dan GPN belum ditandatangani. Kita minta dalam waktu 2 minggu sesuai permintaan PT GPN tadi, Wilmar jangan dulu menandatangani kontraknya," ujar Tengku Dedek Iskandar dan disetujui Manager Umum PT Wilmar Nabati Indonesia.
Sedangkan Kasat Bimas Polres Dumai, AKP Jamal mengingatkan kedua belah pihak agar mencarikan solusi terbaik. Hingga 2 minggu kedepan diharapkan tidak ada lagi aksi demonstrasi yang berakibat terganggunya aktifitas di PT Wilmar Nabati Indonesia.
" Kita tunggu 2 minggu kedepan, dan jangan lagi ada aksi demonstrasi. Kalau setelah 2 minggu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, silahkan ajukan surat pemberitahuan aksi kembali," ujar AKP Jamal.(***)
Komentar
Posting Komentar